BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,74 Persen Pada November 2023

Sahabat.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan kredit perbankan tumbuh 9,74 persen pada November 2023 secara year on year (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya yaitu 8,99 persen (yoy).

"Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi dan rumah tangga," kata Perry dalam Pengumuman Hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan Desember 2023 di Jakarta, Kamis.

Perry menuturkan peningkatan intermediasi perbankan terus berlanjut, didukung dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar 3,04 persen (yoy) pada November 2023.

Secara sektoral, pertumbuhan kredit perbankan terutama ditopang oleh sektor perdagangan, industri, dan jasa dunia usaha.

Di sisi lain, pembiayaan syariah pada November 2023 juga tumbuh sebesar 14,12 persen (yoy), sementara pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mencapai 8,46 persen (yoy).

Lebih lanjut Perry mengatakan pertumbuhan kredit UMKM tersebut terutama didukung oleh sektor perdagangan, pertanian, dan jasa sosial.

Ke depan, Bank Indonesia akan terus mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan dan memperkuat sinergi dengan pemerintah, otoritas keuangan, kementerian/lembaga, perbankan, dan pelaku usaha.

Sementara itu, ketahanan perbankan tetap terjaga baik, tercermin dari permodalan yang kuat dan risiko kredit yang rendah. Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) tercatat pada level yang tinggi sebesar 27,44 persen pada Oktober 2023.

Risiko kredit juga tetap terkendali, tercermin dari rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) yang rendah sebesar 2,42 persen (bruto) dan 0,77 persen (neto).

Hasil stress test Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi tekanan global. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan.(Ant)