Pemprov Papua Barat dan BPKP Berkolaborasi Perbaiki Tata Kelola

Sahabat.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua Barat berkolaborasi memperbaiki tata kelola pemerintahan terutama pengelolaan anggaran.

"Termasuk, pengelolaan badan layanan umum daerah (BLUD) dan badan usaha milik daerah (BUMD)," kata Penjabat Gubernur Papua Barat Ali Baham Temongmere di Manokwari, Papua Barat, Rabu.

Ia berharap BPKP Papua Barat berperan aktif mengawal program prioritas pemerintah daerah tahun 2024, sehingga pelayanan publik yang diimplementasikan semakin berkualitas.

Program prioritas dimaksud seperti peningkatan perekonomian yang ditopang oleh investasi pada sektor strategis, penyerapan tenaga kerja lokal, pembangunan rendah karbon dan transisi energi.

"Termasuk, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta stabilitas, dan ketahanan masyarakat," kata Ali.

Ia menjelaskan Papua Barat menerima alokasi APBN tahun 2024 sebanyak Rp17,25 triliun terdiri atas dana transfer ke daerah (TKD) Rp11,35 triliun dan belanja kementerian/lembaga Rp5,9 triliun.

Anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat bermaksud mendukung pelaksanaan program pembangunan perekonomian daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Papua Barat.

"Sehingga, mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan mewujudkan kesejahteraan," ucap Ali.

Menurut dia, perhatian pemerintah pusat yang tercermin dari besaran alokasi APBN, perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan kualitas pengelolaan anggaran.

Upaya tersebut akan berdampak positif terhadap pencapaian pelaksanaan seluruh program kerja pemerintah daerah di Papua Barat pada masa-masa mendatang.

"Anggaran dikelola secara hati-hati, transparan, akuntabel, efektif dan efisien supaya membuahkan nilai tambah bagi masyarakat," ucap Ali.

Ia menyebut ada beberapa isu yang membutuhkan upaya ekstra yaitu perbaikan indeks pembangunan manusia (IPM), penanganan masalah stunting atau balita kurang gizi, masalah kemiskinan ekstrem, dan konektivitas wilayah.

Oleh sebabnya, dibutuhkan sinergisitas dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan kementerian/lembaga dan para mitra strategis lainnya sehingga penanganan berjalan maksimal.

"Diperlukan kerja sama semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam mengatasi masalah yang masih jadi PR," tutur Ali.

Deputi Kepala BPKP Bidang Polhukam dan PMK Iwan Taufiq Purwanto menjelaskan bahwa BPKP telah melakukan evaluasi perencanaan penganggaran berbasis kinerja pada pemerintah provinsi dan kabupaten di Papua Barat maupun Papua Barat Daya.

Evaluasi bertujuan agar setiap pemerintah daerah memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk melaksanakan program yang tepat sasaran.

"Kami berharap aparat pemerintah pusat dan daerah di Papua Barat dan Papua Barat Daya untuk bersinergi," jelas dia.

Ia menekankan evaluasi difokuskan pada lima sektor yang menjadi isu nasional yaitu pengentasan kemiskinan, prevalensi stunting, peningkatan daya saing pariwisata, ketahanan pangan, dan daya saing UMKM.(Ant)