Pj Gubernur Sulsel Serahkan DIPA dan TKD 2024 Senilai Rp54,77 Triliun

Sahabat.com - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin mewakili Pemerintah Pusat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 senilai Rp54,77 triliun kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja K/L dan Organisasi Perangkat Daeah (OPD).

Pada momentum penyerahan DIPA itu di Kantor Gubernur Sulsel, di Makassar, Rabu, Bahtiar Baharuddin mengingatkan agar penggunaan anggaran sesuai prioritas dan fokus pada hasil, sebab anggaran terbatas sementara wilayah Sulsel cukup luas. Maka dinilai harus terjadi pertumbuhan dan pemerataan.

"Fokus apa dan mau jadi apa?, ini harus ada hasilnya, harus ada bekasnya, harus ada sesuatu yang ditinggalkan," kata Bachtiar

Ia menyebut dari anggaran belanja negara di 2024 sebesar Rp3.325,1 triliun, sedangkan sebesar Rp54,77 triliun dialokasikan ke Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari pagu Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp22,97 triliun turun 6,01 persen (yoy) dan alokasi Transfer Ke Daerah sebesar Rp31,80 triliun 6,03 persen (yoy).

Pagu Belanja Pemerintah Pusat untuk Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan kepada 44 Kementerian/Lembaga. 

Berdasarkan jenis belanja, alokasi belanja tersebut dapat dirinci sebagai berikut, Belanja Pegawai Rp9,29 triliun, Belanja Barang Rp9,02 triliun, Belanja Modal Rp4,58 triliun dan Bantuan Sosial Rp78,06 miliar.
 
Sedangkan alokasi Transfer ke Daerah untuk Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan terdiri dari, Dana Bagi Hasil sebesar Rp1,01 triliun, Dana Alokasi Umum sebesar Rp20,1 triliun, DAK Fisik sebesar Rp2,72 triliun, DAK Non Fisik sebesar Rp5,80 triliun, Insentif Fiskal sebesar Rp145,15 miliar, Hibah Ke Daerah sebesar Rp18,58 miliar dan Dana Desa sebesar Rp2,02 triliun.

Bahtiar menegaskan bahwa siapa pun pemerintahan di wilayah Sulsel, pada akhirnya melayani 9,3 juta penduduk Sulsel dan harus menghadirkan keamanan, kesejahteraan dan kebaikan serta manfaat.

"Akhir kata, (Iyyapa narisseng mukkurui sewwae jama-jamang narekko purani rilaloi), artinya, sulit tidaknya suatu pekerjaan maupun usaha yang baru dilakukan akan diketahui setelah kita mengerjakannya," urainya memotivasi semua pihak yang hadir.

Sedangkan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Kebendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan Supendi menyampaikan patut disyukuri bahwa di saat adanya risiko geopolitik, volatilitas harga komoditas, dan kenaikan suku bunga global, Indonesia mampu menjaga kinerja perekonomian nasional secara baik. 

Pada triwulan III 2023 perekonomian nasional tumbuh kuat pada level 4,9 persen (yoy), inflasi pada November 2023 stabil pada level 2,86 persen (yoy). 

Sementara itu, pada tataran regional, ekonomi Sulawesi Selatan tumbuh sebesar 4,05 persen (yoy) pada triwulan III 2023, inflasi tercatat 2,79 persen (yoy) pada November 2023, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat inflasi nasional yang mencapai 2,86 persen. Angka inflasi ini mencatatkan rekor sebagai yang terendah dalam lima tahun terakhir di Indonesia. 

Di Sulawesi Selatan nilai tukar petani pada Oktober 2023 sebesar 113,64 atau naik 2,13 persen dari bulan sebelumnya, tingkat pengangguran pada Agustus 2023 sebesar 4,33 persen atau turun 0,18 basis poin, yoy. 

Selanjutnya, lebih rendah dari nasional yang mencapai 5,32 persen dan penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 8,70 persen atau naik 0,07 persen yoy. 

"Namun masih lebih rendah dari angka nasional sebesar 9,36 persen," kata dia.

Kemudian bahwa untuk APBN tahun 2023 ini, realisasi belanja APBN di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan per 8 Desember 2023 mencapai Rp48,56 triliun atau sekitar 88,70 persen dari pagu belanja yang besarnya Rp54,80 triliun. 

Realisasi belanja APBN tersebut terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp21,03 triliun atau sekitar 84,67 persen dari pagu belanja Pemerintah Pusat yang besarnya Rp25,20 triliun dan TKD sebesar Rp27,53 triliun atau 92,05 persen dari total alokasi TKD yang besarnya Rp29,96 triliun.

Penyaluran Dana Desa sampai 8 Desember 2023, di Provinsi Sulawesi Selatan telah mencapai Rp1,97 Triliun atau 96,9 persen dari pagu Rp2,05 Triliun. 

Pada kesempatan ini, Gubernur juga menyerahkan Penghargaan Kapolda, Pangdam XIV/Hasanuddin, Kepala Perwakilan BI, Kepala OJK Sulselbar, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel, Bupati Luwu Utara dan Bupati Barru.

Serta menyaksikan Penandatanganan Pakta Integritas Kantor Wilayah Ditjen Kebendaharaan, Kantor Kementerian Agama Sulsel dan Direktur Utama RS Wahidin Sudiro Husodo Makassar.(Ant)